TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) menguji pemahaman kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI & bela negara, sejarah, nasionalisme, hingga integritas. Di SKD, TWK berisi 30 soal (skor maksimal 150) dengan penilaian benar +5, salah/kosong 0 — jadi jangan pernah dikosongkan. Ambang batas jalur umum acuan 2024: 65. Berikut contoh soal TWK beserta pembahasan dan jebakan yang sering bikin gugur.
Menampilkan 12 contoh soal TWK pilihan (gratis). Bank soal lengkap ada di Latihan. Pelajari juga materi TWK.
Soal 1TWK · Pilar Negara
Menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, terdapat sejumlah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Berikut ini termasuk hak yang tidak dapat dikurangi tersebut, KECUALI …
A.Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
B.Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
C.Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
D.Hak untuk hidup
E.Hak untuk tidak disiksa
Kunci jawaban: C
Pembahasan: Pasal 28I ayat (1) menyebut hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun: hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak atas pekerjaan (Pasal 27 ayat 2/Pasal 28D ayat 2) bukan termasuk non-derogable.
Jebakan: Hak atas pekerjaan/penghidupan layak memang dijamin UUD, tetapi TIDAK termasuk daftar hak non-derogable pada Pasal 28I ayat (1).
Soal 2TWK · Nasionalisme
Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta memiliki arti penting bagi perjuangan Indonesia terutama karena …
A.Memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat
B.Menandai pembentukan Republik Indonesia Serikat
C.Berhasil merebut kembali seluruh Pulau Jawa dari Belanda
D.Membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI dan Republik Indonesia masih ada dan mampu melawan, sehingga memperkuat posisi diplomasi RI
E.Mengakhiri Agresi Militer Belanda I secara langsung
Kunci jawaban: D
Pembahasan: Serangan Umum 1 Maret 1949 (dipimpin antara lain Letkol Soeharto atas restu Sri Sultan Hamengkubuwono IX) berhasil menduduki Yogyakarta selama beberapa jam. Nilai utamanya adalah membuktikan kepada dunia — di tengah propaganda Belanda bahwa RI telah hancur pasca-Agresi Militer II — bahwa TNI dan RI masih eksis, sehingga memperkuat posisi diplomasi Indonesia di forum internasional.
Jebakan: Serangan hanya menduduki Yogyakarta beberapa jam, bukan merebut seluruh Jawa; nilai terbesarnya bersifat POLITIS-DIPLOMATIS, bukan militer semata.
Soal 3TWK · Bela Negara
Menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui beberapa cara. Salah satu bentuk yang TERMASUK adalah …
A.Membayar tebusan agar bebas dari kewajiban
B.Pendidikan kewarganegaraan
C.Wajib pindah kewarganegaraan saat perang
D.Menyerahkan seluruh harta kepada negara
E.Mengungsi ke luar negeri
Kunci jawaban: B
Pembahasan: Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 menyebut keikutsertaan bela negara diselenggarakan melalui: (a) pendidikan kewarganegaraan; (b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; (c) pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib; dan (d) pengabdian sesuai profesi. Pendidikan kewarganegaraan adalah bentuk bela negara nonfisik yang sah.
Jebakan: Bela negara tidak identik dengan angkat senjata saja; pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian profesi juga bentuk resmi bela negara.
Soal 4TWK · Integritas
Praktik seorang pejabat mengangkat sanak saudaranya menduduki jabatan publik dengan mengabaikan syarat kompetensi dan sistem merit dikenal dengan istilah …
A.Gratifikasi
B.Nepotisme
C.Suap
D.Pungutan liar
E.Kolusi
Kunci jawaban: B
Pembahasan: Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara yang menguntungkan kepentingan keluarga dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat (UU No. 28 Tahun 1999). Mengangkat kerabat tanpa syarat kompetensi termasuk nepotisme. Kolusi = persekongkolan melawan hukum antarpihak, sedangkan gratifikasi = pemberian berkaitan jabatan.
Jebakan: Kolusi adalah persekongkolan; nepotisme khusus menguntungkan keluarga/kroni. Konteks 'sanak saudara' menunjuk nepotisme.
Soal 5TWK · Bahasa Indonesia
Kalimat berikut yang efektif karena memenuhi kaidah kesejajaran (paralelisme) bentuk adalah …
A.Kegiatan itu meliputi pendataan, menyeleksi berkas, dan pengumuman hasil.
B.Kegiatan itu meliputi mendata, menyeleksi berkas, dan mengumumkan hasil.
C.Kegiatan itu meliputi pendataan, penyeleksian berkas, dan pengumuman hasil.
D.Kegiatan itu meliputi pendataan, menyeleksi berkas, dan mengumumkan hasil.
E.Kegiatan itu meliputi mendata, penyeleksian berkas, dan pengumuman hasil.
Kunci jawaban: C
Pembahasan: Kesejajaran (paralelisme) menuntut rincian dalam bentuk kata/frasa yang sejenis. Pilihan C konsisten memakai bentuk nomina berimbuhan pe-an: 'pendataan, penyeleksian, pengumuman'. Pilihan B konsisten dengan bentuk verba (mendata, menyeleksi, mengumumkan) tetapi 'menyeleksi berkas' tidak sejajar penuh dengan verba lain yang tanpa objek; pilihan A, D, dan E mencampur bentuk nomina dan verba sehingga tidak sejajar.
Jebakan: Kesejajaran menuntut satu bentuk konsisten; mencampur 'pendataan' (nomina) dengan 'menyeleksi' (verba) menyalahi paralelisme.
Soal 6TWK · Hierarki Peraturan
Konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) menuntut adanya tiga hak, yaitu hak untuk …
A.Menuntut, menggugat, dan membatalkan
B.Berkumpul, berserikat, dan berpendapat
C.Mengawasi, memeriksa, dan menghukum
D.Memilih, dipilih, dan memerintah
E.Didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapat penjelasan atas pendapat yang diberikan
Kunci jawaban: E
Pembahasan: Meaningful participation (ditegaskan MK dalam pengujian UU Cipta Kerja) mensyaratkan tiga hak: hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained).
Jebakan: Ini bukan sekadar kebebasan berpendapat umum; meaningful participation menuntut pendapat didengar, dipertimbangkan, dan dijawab.
Soal 7TWK · Sistem Pemerintahan
Ciri utama yang membedakan sistem pemerintahan parlementer dari presidensial adalah …
A.Masa jabatan eksekutif bersifat tetap (fixed term)
B.Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
C.Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan mosi tidak percaya
D.Presiden dipilih langsung oleh rakyat
E.Menteri bertanggung jawab penuh kepada kepala negara
Kunci jawaban: C
Pembahasan: Dalam sistem parlementer, kabinet (dipimpin perdana menteri) bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Sebaliknya, pilihan tentang pemilihan langsung, tanggung jawab menteri kepada presiden, masa jabatan tetap, dan rangkap jabatan kepala negara–kepala pemerintahan adalah ciri presidensial.
Jebakan: Mosi tidak percaya adalah instrumen khas parlementer; di sistem presidensial eksekutif tidak dapat dijatuhkan parlemen karena alasan politik semata.
Soal 8TWK · Pilar Negara
Kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dimiliki oleh …
A.Komisi Yudisial
B.Dewan Perwakilan Rakyat
C.Majelis Permusyawaratan Rakyat
D.Mahkamah Agung
E.Mahkamah Konstitusi
Kunci jawaban: E
Pembahasan: Pasal 24C ayat (1): Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Pengujian peraturan di BAWAH undang-undang terhadap undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung.
Jebakan: Uji UU terhadap UUD = Mahkamah Konstitusi; uji peraturan di bawah UU terhadap UU = Mahkamah Agung. Jangan tertukar.
Soal 9TWK · Nasionalisme
Peristiwa pemberontakan G30S 1965 diikuti proses transisi kekuasaan. Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 pada intinya berisi …
A.Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat
B.Pengesahan kembali UUD Sementara 1950
C.Penyerahan Irian Barat kepada Belanda
D.Pengangkatan Soeharto sebagai Presiden menggantikan Soekarno
E.Pemberian mandat kepada Soeharto untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan dan ketertiban serta menjamin keselamatan pemerintahan
Kunci jawaban: E
Pembahasan: Supersemar (11 Maret 1966) yang dikeluarkan Presiden Soekarno memberi mandat kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban serta menjamin keselamatan dan kewibawaan pemerintahan. Supersemar bukan surat pengangkatan Soeharto sebagai Presiden; peralihan kepresidenan resmi terjadi pada 1967 (melalui TAP MPRS).
Jebakan: Supersemar hanya surat perintah untuk memulihkan keamanan, BUKAN surat pengangkatan Soeharto sebagai Presiden.
Soal 10TWK · Bela Negara
Seorang guru di daerah terpencil yang tetap mengajar dengan penuh dedikasi meski fasilitas terbatas, demi mencerdaskan anak bangsa, merupakan wujud bela negara yang dilakukan melalui …
A.Pendidikan kewarganegaraan formal di sekolah
B.Pengabdian sesuai dengan profesi
C.Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
D.Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela
E.Keikutsertaan dalam mobilisasi umum
Kunci jawaban: B
Pembahasan: UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (2) menyebut keikutsertaan warga dalam bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela/wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Guru yang mengabdi mencerdaskan bangsa termasuk pengabdian sesuai profesi.
Jebakan: Mengajar dengan dedikasi = 'pengabdian sesuai profesi', salah satu bentuk bela negara nonfisik — bukan pelatihan militer atau mobilisasi.
Soal 11TWK · Integritas
Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik menghendaki setiap keputusan dan tindakan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta terbuka untuk diawasi. Asas yang dimaksud adalah …
A.Asas akuntabilitas
B.Asas kepentingan umum
C.Asas tertib penyelenggaraan negara
D.Asas kepastian hukum
E.Asas proporsionalitas
Kunci jawaban: A
Pembahasan: Asas akuntabilitas menuntut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN). Akuntabilitas adalah inti integritas jabatan publik.
Jebakan: Keterbukaan/pertanggungjawaban kepada publik = asas AKUNTABILITAS; jangan tertukar dengan asas kepastian hukum atau proporsionalitas.
Soal 12TWK · Bahasa Indonesia
Penulisan gabungan kata berimbuhan yang tepat sesuai PUEBI terdapat pada …
A.mengkambinghitamkan
B.pertanggung jawaban
C.bertanggungjawab
D.di tanda tangani
E.menyebarluaskan
Kunci jawaban: E
Pembahasan: Aturan PUEBI: gabungan kata yang mendapat awalan DAN akhiran sekaligus ditulis serangkai. Maka 'menyebarluaskan' (sebar luas + me-…-kan) benar. Bandingkan: 'bertanggung jawab' (hanya awalan → tetap terpisah), 'menandatangani' (satu kesatuan), 'pertanggungjawaban' (serangkai), dan 'mengkambinghitamkan' seharusnya 'mengambinghitamkan'.
Jebakan: 'Bertanggung jawab' hanya berawalan → tetap terpisah; menjadi serangkai baru bila berawalan+berakhiran (pertanggungjawaban).
Ini baru contoh — latihan ribuan soal lengkap ada di dalam
Contoh di atas hanya sebagian kecil. Buka bank soal lengkap PejuangCPNS: ribuan soal SKD (TWK, TIU, TKP) dengan pembahasan, latihan per topik, dan tryout Simulasi CAT 110 soal yang menilai seperti ujian asli — lengkap dengan analisis kelemahanmu.
TWK menguji lima ranah utama: Pancasila, UUD 1945 & tata negara, NKRI & bela negara, sejarah/nasionalisme (wawasan kebangsaan), dan integritas/anti-korupsi.
Berapa jumlah soal dan ambang batas TWK?
TWK terdiri dari 30 soal dengan skor maksimal 150. Ambang batas jalur umum acuan 2024 adalah 65; angka bisa berubah tiap seleksi, cek pengumuman resmi BKN.
Bagaimana cara penilaian soal TWK?
Setiap jawaban benar bernilai +5, sedangkan salah atau kosong bernilai 0. Tidak ada penalti, jadi semua soal sebaiknya tetap dijawab (menebak lebih baik daripada mengosongkan).
