Hierarki peraturan termasuk materi TWK yang jawabannya paling pasti, asal urutannya tidak tertukar. Soal juga sering meminta kamu memakai hierarki itu: aturan mana yang berlaku ketika dua aturan bertabrakan, dan ke lembaga mana sebuah peraturan diuji.
Aturan
Dasar hukumnya UU No. 12 Tahun 2011, dibentuk atas perintah Pasal 22A UUD. UU ini sudah diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022. Kedua perubahan itu tidak mengubah daftar Pasal 7 dan Pasal 8. UU 13/2022 menambahkan metode omnibus (Pasal 64 ayat 1a–1b).
| Urutan (Pasal 7 ayat 1) | Jenis | Dibentuk atau ditetapkan oleh |
|---|---|---|
| a | UUD NRI 1945 | MPR mengubah dan menetapkan |
| b | Ketetapan MPR | MPR |
| c | UU / Perppu | UU: DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Perppu: Presiden |
| d | Peraturan Pemerintah | Presiden, untuk menjalankan UU |
| e | Peraturan Presiden | Presiden |
| f | Perda Provinsi | DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur |
| g | Perda Kabupaten/Kota | DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota |
Kekuatan hukum mengikuti urutan ini. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (Pasal 7 ayat 2 dan penjelasannya). Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara (Pasal 2), bukan salah satu jenis dalam daftar. Materi muatan Perda antara lain penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (Pasal 14).
Tap MPR yang dimaksud adalah Tap MPRS dan Tap MPR yang masih berlaku menurut Tap MPR No. I/MPR/2003. Tap MPR kembali masuk hierarki lewat UU 12/2011; UU No. 10 Tahun 2004 tidak mencantumkannya. Qanun Aceh termasuk Perda.
Pasal 8: peraturan yang ditetapkan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, menteri, badan atau komisi setingkat, DPRD, gubernur, bupati/wali kota, dan kepala desa diakui dan mengikat sepanjang diperintahkan peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Sumber: UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 1, 2, 7, 8, 14 dan Penjelasan Pasal 7; UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 7
Pada 2025 sebuah kabupaten menerbitkan Perda yang mewajibkan izin tambahan bagi usaha kecil. Ketentuan itu bertentangan dengan sebuah undang-undang yang terbit tahun 2020. Penilaian dan langkah hukum yang tepat adalah …
Aturan
Perppu ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (Pasal 22 UUD). Kedudukannya setingkat UU dan materi muatannya sama dengan UU (Pasal 11). Perppu wajib diajukan ke DPR pada masa sidang pertama setelah ditetapkan. DPR hanya menyetujui atau tidak menyetujui. Jika disetujui, Perppu ditetapkan menjadi UU. Jika tidak, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 52).
| Yang diuji | Batu uji | Lembaga (Pasal 9) |
|---|---|---|
| UU | UUD NRI 1945 | Mahkamah Konstitusi, putusannya final |
| Peraturan di bawah UU | UU | Mahkamah Agung |
| Asas | Artinya | Dipakai ketika |
|---|---|---|
| Lex superior derogat legi inferiori | Aturan lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah | Tingkatnya berbeda |
| Lex specialis derogat legi generali | Aturan khusus mengesampingkan yang umum | Setingkat, satu khusus dan satu umum |
| Lex posterior derogat legi priori | Aturan baru mengesampingkan yang lama | Setingkat, mengatur hal yang sama |
Sumber: UUD NRI 1945 Pasal 22, 24A ayat (1), 24C ayat (1); UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 9, 11, 52 dan Penjelasan Pasal 52 ayat (1); asas preferensi hukum (doktrin)
Presiden menetapkan sebuah Perppu. Pada masa sidang DPR berikutnya, rapat paripurna DPR tidak menyetujui Perppu itu. Akibat hukumnya adalah …
Jebakan
- Lex posterior dipakai lintas tingkat. Aturan baru tidak mengalahkan aturan yang lebih tinggi. Cek tingkat dulu, baru tahun terbit.
- MA dan MK tertukar. UU terhadap UUD diuji MK. PP, Perpres, dan Perda terhadap UU diuji MA.
- Perppu dikira di bawah UU. Perppu setingkat UU (sama-sama huruf c), tetapi harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya.
Inti untuk ujian
Urutan: UUD, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota. Beda tingkat pakai lex superior. UU diuji MK; di bawahnya MA.